Dalam sebuah langkah legislatif yang signifikan, anggota parlemen Rusia telah mengesahkan undang-undang yang mengizinkan perusahaan untuk menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dalam perdagangan internasional, menurut sebuah laporan Kembali. Perkembangan ini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk menghindari sanksi Barat yang diberlakukan setelah invasi ke Ukraina. Undang-undang baru ini, yang diharapkan mulai berlaku pada bulan September, bertujuan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran internasional, khususnya dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab.
HANYA DI: 🇷 Anggota parlemen Rusia mengesahkan undang-undang yang mengizinkan perusahaan untuk menggunakannya #Bitcoin dan cryptocurrency dalam perdagangan internasional – Reuters pic.twitter.com/yFExWcIG9k
— Majalah Bitcoin (@BitcoinMagazine) 30 Juli 2024
Gubernur Bank Sentral Elvira Nabiullina, seorang pendukung undang-undang tersebut, mengumumkan bahwa transaksi mata uang kripto pertama akan dilakukan sebelum akhir tahun. Bank sentral akan membangun infrastruktur “eksperimental” untuk pembayaran ini, dan rincian lebih lanjut masih menunggu keputusan.
“Risiko sanksi sekunder semakin meningkat,” jelas Nabiullina. “Hal ini mempersulit pembayaran impor, dan hal ini berdampak pada berbagai jenis barang.”
Undang-undang tersebut juga mencakup peraturan tentang penambangan mata uang kripto dan distribusi aset digital lainnya, namun tetap mempertahankan larangan pembayaran mata uang kripto di Rusia. Bank sentral menekankan bahwa penundaan pembayaran menyebabkan penurunan impor Rusia sebesar 8% pada kuartal kedua tahun 2024.
Meskipun ada upaya untuk beralih ke mata uang mitra dagang dan mengembangkan sistem pembayaran alternatif BRICS, banyak transaksi masih bergantung pada dolar dan euro melalui sistem SWIFT, sehingga membawa risiko sanksi sekunder. Nabiullina menegaskan, sanksi tersebut mempersulit pembayaran impor, memperpanjang rantai pasokan, dan meningkatkan biaya.
Keputusan Rusia ini bertujuan untuk mengurangi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh sanksi dan memastikan operasi perdagangan internasional lebih lancar. Anatoly Aksakov, ketua majelis rendah Duma, dilaporkan mengatakan kepada anggota parlemen: “Kami membuat keputusan bersejarah di sektor keuangan dengan mengesahkan undang-undang ini.”